BERANDANUSANTARA.CO.ID, TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperkuat percepatan pelaksanaan program perumahan rakyat dengan mengoptimalkan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebanyak 3.091 unit rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia untuk mengentaskan kawasan permukiman tidak layak huni di wilayah perbatasan, Jumat (30/10/2026).
Langkah strategis ini dilakukan melalui koordinasi intensif lintas sektoral antara jajaran birokrasi daerah dan pemerintah pusat guna memastikan penyediaan hunian yang layak, sehat, serta terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Provinsi termuda di Indonesia ini memiliki tantangan geografis yang cukup unik karena berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga pembangunan infrastruktur dasar di kawasan tersebut menjadi prioritas utama demi menjaga kesejahteraan sosial sekaligus menggerakkan roda perekonomian lokal.
Program percepatan perumahan nasional di Kaltara difokuskan untuk menekan angka backlog kepemilikan rumah serta memperbaiki kawasan permukiman kumuh.
Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang menegaskan bahwa penyediaan hunian yang memadai bukan sekadar urusan pembangunan fisik, melainkan menyangkut martabat serta masa depan keluarga penerima manfaat di daerah terpencil. Dalam rapat koordinasi percepatan program perumahan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait secara daring, ia menyampaikan komitmen penuh daerah untuk mengawal penyerapan anggaran secara transparan.
“Termasuk dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau bedah rumah yang pada tahun ini dialokasikan untuk ribuan unit di Kaltara demi meningkatkan taraf hidup masyarakat.”
— Zainal A. Paliwang
Pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini tersebar di berbagai kabupaten dan kota dengan melibatkan pemerintah daerah dalam proses verifikasi data secara faktual. Pendataan ulang dilakukan secara cermat agar tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan di kemudian hari, sekaligus memastikan bahwa intervensi anggaran dari pemerintah pusat benar-benar tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.
- Alokasi BSPS mencakup 3.091 unit rumah di Kaltara.
- Koordinasi intensif dilakukan bersama Kementerian PKP.
- Pendataan penerima melibatkan pemerintah kabupaten dan kota.
Kendati demikian, tantangan di sektor logistik dan distribusi material bangunan di wilayah pedalaman kerap menjadi hambatan tersendiri bagi para pelaksana di lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah mendorong pemanfaatan sumber daya material lokal serta pendekatan gotong royong agar biaya konstruksi dapat lebih efisien tanpa menurunkan mutu bangunan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta agar seluruh target pembangunan dan rehabilitasi rumah swadaya di berbagai daerah dapat segera diselesaikan dalam batas waktu dua bulan ke depan. Pihak kementerian mengapresiasi langkah proaktif yang diambil oleh jajaran pemerintah daerah dalam merespons program strategis nasional tersebut secara cepat dan terukur.
“Kami meminta agar target fisik di lapangan dapat diselesaikan segera dalam dua bulan ke depan dengan tetap menjaga standar kualitas bangunan bagi warga.”
— Maruarar Sirait
Selain fokus pada perbaikan struktur fisik bangunan, penataan kawasan permukiman baru juga diarahkan untuk memenuhi standar infrastruktur dasar seperti akses air bersih, sanitasi yang layak, serta jaringan listrik yang memadai. Integrasi berbagai program utilitas umum ini mutlak diperlukan guna menciptakan lingkungan tempat tinggal yang sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat di perbatasan nusantara.
