BERANDANUSANTARA.CO.ID, KUALA LUMPUR — Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak batal dipindahkan ke tahanan rumah setelah Kejaksaan Agung Malaysia secara mendadak menunda keputusan tersebut dengan alasan perlunya pengkajian lebih lanjut terhadap titah Yang di-Pertuan Agong, di tengah polemik hukum yang melibatkan pembayaran denda sebesar 50 juta ringgit atau sekitar Rp223,4 miliar pada Sabtu (07/11/2026).
Keputusan penundaan yang diambil oleh Kejaksaan Agung Malaysia ini langsung memicu gelombang protes keras dari berbagai pihak, termasuk dari pihak keluarga dan tim kuasa hukum terpidana kasus korupsi 1MDB tersebut. Anak kandung Najib Razak, Nooryana Najwa, secara terbuka mempertanyakan alasan di balik langkah penundaan yang dilakukan oleh pihak berwenang meskipun seluruh ketentuan administratif telah dipenuhi.
“Seluruh syarat yang ditetapkan oleh Raja Malaysia terkait pengampunan Najib telah dipenuhi, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menangguhkan.”
— Tim Kuasa Hukum Najib Razak
Polemik ini bermula ketika Dewan Pardons Federal Malaysia memutuskan untuk mengurangi masa hukuman penjara Najib dari 12 tahun menjadi 6 tahun. Namun, situasi politik dan hukum di negeri jiran semakin memanas setelah muncul dokumen perintah tambahan atau addendum order yang konon dikeluarkan oleh raja sebelumnya untuk mengizinkan Najib menjalani sisa masa hukumannya di kediaman pribadi, bukan di Penjara Kajang.
Pihak kejaksaan berpendapat bahwa dokumen perintah tambahan tersebut memerlukan klarifikasi mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan prosedur hukum tata negara yang berlaku. Di sisi lain, Jaksa Agung Malaysia dilaporkan telah menghadap langsung ke Istana Negara untuk menemui Sultan Ibrahim guna membahas polemik penahanan rumah tersebut agar tidak menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat luas.
Keluarga dan kuasa hukum menilai penundaan status tahanan rumah ini mencederai keadilan karena klien mereka telah melunasi denda yang ditetapkan.
Situasi pelik ini menempatkan pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam posisi yang cukup sulit di tengah koalisi yang berkuasa. Para pengamat politik menilai bahwa kasus ini menjadi ujian nyata bagi komitmen supremasi hukum di Malaysia, di mana batasan antara hak prerogatif kerajaan dan independensi lembaga penegak hukum diuji secara terbuka di ruang publik.
“Pelaksanaan tahanan di rumah terhadap bekas Perdana Menteri ditangguhkan sementara bagi mendapatkan penjelasan lanjut berhubung tafsiran Perintah Pengampunan Bersyarat.”
— Kejaksaan Agung Malaysia
Proses hukum di Mahkamah Tinggi Malaysia hingga kini masih terus bergulir untuk menentukan keabsahan dokumen addendum yang dipersengketakan tersebut. Putusan akhir dari pengadilan nantinya diprediksi tidak hanya akan memutuskan tempat penahanan akhir bagi Najib Razak, tetapi juga menjadi preseden penting dalam sejarah penegakan hukum dan konstitusi di Malaysia.
