BERANDANUSANTARA.CO.ID, TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai merumuskan kebijakan pengupahan daerah melalui Rapat Pleno Dewan Pengupahan di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kalimantan Utara untuk memastikan keseimbangan hak buruh dan kelangsungan dunia usaha, Rabu (18/11/2026).
Pembukaan rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, Denny Harianto. Pemerintah daerah memberikan atensi khusus agar rumusan kebijakan upah tahun mendatang mampu melindungi daya beli pekerja di tengah dinamika inflasi, sekaligus menjaga iklim investasi tetap kondusif bagi para pelaku industri yang beroperasi di wilayah tersebut.
Dalam proses perumusannya, Dewan Pengupahan Daerah mengandalkan data makroekonomi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik sebagai rujukan utama. Berbagai indikator seperti tingkat inflasi regional, pertumbuhan produk domestik bruto, serta survei kebutuhan hidup layak menjadi variabel penentu dalam menentukan besaran angka yang objektif.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menegaskan bahwa seluruh proses penggodokan aturan upah minimum ini melibatkan dialog terbuka antara unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
Tantangan utama dalam penentuan upah minimum di kawasan perbatasan ini adalah menjembatani perbedaan kepentingan antara dua belah pihak. Di satu sisi, perwakilan pekerja menuntut penyesuaian nominal yang rasional demi menghadapi kenaikan biaya hidup. Di sisi lain, asosiasi pengusaha menyuarakan tekanan biaya operasional yang masih harus ditanggung oleh sektor-sektor padat karya.
Kepala daerah bersama jajaran terkait berkomitmen untuk mengawal proses ini secara transparan agar setiap keputusan yang diambil memiliki legitimasi yang kuat. Stabilitas sosial dan ekonomi jangka panjang di Bumi Benuanta sangat bergantung pada kebijakan pengupahan yang adil dan tidak memicu gelombang pemutusan hubungan kerja.
“Penetapan upah minimum harus dilakukan secara bijaksana, objektif, dan berkeadilan demi menjaga iklim investasi serta kesejahteraan pekerja di daerah.”
— Denny Harianto
Karakteristik geografis dan tingkat kemahalan di beberapa kabupaten dan kota juga menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan Upah Minimum Sektoral Provinsi. Sektor-sektor strategis seperti perkebunan kelapa sawit, pertambangan, kehutanan, serta perikanan memiliki struktur risiko dan kontribusi yang berbeda sehingga memerlukan penanganan yang spesifik.
Pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam membayarkan hak-hak buruh juga akan diperketat oleh instansi terkait. Pemerintah daerah telah menginstruksikan dinas teknis untuk membuka posko pengaduan serta melakukan inspeksi rutin guna mengantisipasi potensi perselisihan hubungan industrial menjelang akhir tahun anggaran.
“Kami optimis rumusan akhir yang dihasilkan nanti mampu meredam potensi gesekan kepentingan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.”
— Denny Harianto
Seluruh pemangku kepentingan diimbau untuk menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban selama tahapan sidang pleno berlangsung. Pemerintah memastikan bahwa Surat Keputusan Gubernur mengenai besaran upah yang sah akan segera diumumkan setelah seluruh kajian dan musyawarah tripartit rampung sepenuhnya.
