BERANDANUSANTARA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang baru di Istana Negara, Jakarta, menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui prosesi pelantikan yang digelar secara resmi, Rabu (01/10/2026).
Penunjukan perwira tinggi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi tersebut dilakukan setelah melalui serangkaian tahapan uji kelayakan dan kepatutan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Rapat Paripurna DPR secara resmi menyetujui pengangkatan Suyudi sebagai calon tunggal kapolri untuk memimpin Korps Bhayangkara dalam mengarungi tantangan keamanan nasional yang semakin kompleks.
Tercatat sudah ada 26 nama perwira tinggi yang mengemban posisi tertinggi sebagai pimpinan institusi kepolisian sejak masa awal kemerdekaan hingga era modern saat ini.
Sejarah panjang institusi kepolisian di Indonesia sendiri mencatat dinamika yang mendalam sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Pada masa awal kemerdekaan, struktur kepolisian dipimpin oleh R. Soekanto Tjokrodiatmodjo yang meletakkan fondasi dasar organisasi kepolisian sebagai alat negara yang independen. Perjalanan institusi ini terus berkembang melalui berbagai era, mulai dari masa Orde Lama dan Orde Baru di mana kepolisian sempat diintegrasikan ke dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), hingga akhirnya kembali memisahkan diri menjadi lembaga mandiri yang profesional pada masa reformasi.
“Transformasi kultural dan struktural terus digalakkan oleh para pemimpin polri dari generasi ke generasi untuk meningkatkan profesionalisme anggota di lapangan tanpa pandang bulu.”
— Pengamat Kepolisian
Dengan dilantiknya Suyudi Ario Seto sebagai kapolri ke-26, publik menaruh harapan besar agar institusi kepolisian mampu menjawab berbagai tantangan keamanan modern, termasuk penanganan kejahatan transnasional, pengamanan agenda-agenda nasional berskala besar, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Pimpinan baru Polri juga dituntut untuk terus memperkuat pengawasan internal guna memastikan penegakan hukum berjalan secara berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.
“Setiap pergantian kepemimpinan selalu membawa angin segar berupa program kerja prioritas yang disesuaikan dengan visi pembangunan nasional serta harapan perbaikan kualitas pelayanan kepolisian.”
— Pejabat Istana
Prosesi pelantikan ini menandai babak baru dalam struktur komando kepolisian nasional, di mana sinergi antara lembaga penegak hukum dan lembaga legislatif menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas politik serta keamanan dalam negeri yang berdaulat.
